Ada tiga, yaitu:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
b. FAQ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 201 1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, system karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem pengajian.

Ada empat, yaitu:
1) Objek yang dievaluasi adalah tugas pokok dan fungsi jabatan yang diuraikan dalam informasi jabatan.
2) Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan yang telah ditetapkan oleh masingmasing instansi.
3) Evaluasi jabatan bukanlah suatu proses matematis. Evaluasi jabatan pada dasarnya adalah suatu proses pertimbangan intelektual (intellectual judgement) untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar penentuan kelas jabatan.
4) Penetapan nilai jabatan harus dicapai melalui proses pembahasan dan kesepakatan tim, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai acuan bagi setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri di lingkungan masing-masing.

Agar setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki pola dan standar dalam penyusunan peringkat jabatan pegawai negeri di lingkungannya masing-masing.

Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Susunan jabatan yang digambarkan secara vertical maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danlatau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan structural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan structural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.

Ada dua jenis, yaitu:
a. Informasi Faktor Jabatan Struktural informasi factor jabatan yang diperlukan dalam rangka evaluasi jabatan structural.
b. Informasi Faktor Jabatan Fungsional informasi factor jabatan yang diperlukan dalam rangka evaluasi jabatan fungsional.

Uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, syarat jabatan, dan informasi jabatan lainnya.

Berupa nilai dan kelas jabatan structural dan nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu/umum.

Ada empat langkah, yaitu:
a. Instansi membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan
    Output:
    1) peta jabatan,
    2) informasi factor jabatan structural, dan
    3) informasi factor jabatan fungsional tertentu/umum di lingkungan instansi.
b. Tim melaksanakan evaluasi jabatan dengan menggunakan informasi Faktor Jabatan.
    Output:
    1) nilai dan kelas jabatan structural dan
    2) nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu/umum.
d. Instansi mengadakan rapat finalisasi hasil evalusi jabatan (nilai dan kelas jabatan) dengan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, dan Kepala BKN/Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan serta pejabat yang ditugaskan pada instansi yang bersangkutan. Tim mempresentasikan proses dan evaluasi jabatan.
    Output: Berita Acara Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi,
    Dokumen Berita Acara terdiri dari:
    1) peta jabatan,
    2) hasil evaluasi jabatan (nilai jabatan & kelas jabatan), dan
    3) informasi factor jabatan dan hasil evaluasi jabatan struktur dan jabatan fungsional tertentu/umum yang sudah valid di lingkungan instansi.
c. Tim mengadakan pembahasan dengan wakil Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, dan wakil Kedeputian Bidang Kinerja dan Perundang-undangan BKN untuk memvalidasi hasil evaluasi jabatan. Tim mempresentasikan proses dan evaluasi jabatan.
    Output:
    1) Rangkuman nilai jabatan dan kelas jabatan
    2) Peta jabatan
    3) Hasil evaluasi jabatan structural dan jabatan fungsional tertentu/umum
    4) Informasi factor jabatan structural dan jabatan fungsional tertentu/umum
Dokumen Berita Acara disampaikan ke:
    1) Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) sebagai bagian dari usulan RB.
    2) Deputi Men.PAN dan RB Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB.
    3) Kepala BKN.
Dokumen Berita Acara dilengkapi dengan softcopy

Ada empat langkah, yaitu:
a. Lakukan inventarisasi setiap jabatan baik struktur maupun fungsional (umum dan tertentu) yang terdapat dalam setiap unit kerja (paling tinggi eselon II)
b. Susun seluruh jabatan tersebut secara vertical dan horizontal berdasarkan kedudukan setiap jabatan dalam unit kerja (paling tinggi eselon II). Gunakan struktur organisasi yang ada.
c. Susun jumlah pegawai untuk setiap jabatan yang termasuk dalam unit kerja (paling tinggi eselon II).
d. Peta jabatan yang tersusun akan menjelaskan susunan dan hubungan kerja setiap jabatan dalam unit kerja (paling tinggi eselon II) tersebut.

Ada enam langkah, yaitu:
1) Tulis Nama Jabatan yang diambil dari Nama Jabatan hasil analisis jabatan.
2) Tulis Peran Jabatan yang diambil dari Peran Jabatan hasil analisis jabatan.
3) Tulis Uraian Tugas dan Tanggung Jawab yang diambil dari Uraian Tugas dan Tanggung Jawab hasil analisis jabatan.
4) Tulis Hasil Kerja Jabatan yang diambil dari Hasil Kerja pada analisis jabatan.
5) Tulis tingkat factor:
    a) Ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan.
    b) Pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan.
    c) Wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan.
    d) Hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan.
    e) Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan keruitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja.
    f) Kondisi lain berdasarkan tigkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab penyeliaan.

Ada enam langkah, yaitu:
1) Tulis Nama Jabatan yang diambil dari Nama Jabatan hasil analisis jabatan.
2) Tulis Peran Jabatan yang diambil dari Peran Jabatan hasil analisis jabatan.
3) Tulis Uraian Tugas dan Tanggung Jawab yang diambil dari Uraian Tugas dan Tanggung Jawab hasil analisis jabatan.
4) Tulis Hasil Kerja Jabatan yang diambil dari Hasil Kerja pada analisis jabatan.
5) Tulis tingkat factor:
  1. a) Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan.
  2. b) Pengawasan penyelia berdasarkanpengawasan pejabat structural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi.
  3. c) Pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan.
    d) Kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi melaksanakan pekerjaan.
    e) Ruang lingkung dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi.
    f) Hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi.
    g) Tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada butir 6 sesuai dengan hasil analissi jabatan.
    h) Pesyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntutan fisik minial dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan
  4. i) Lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.
6) Tulis persyaratan jabatan fungsional apabila ada persyaratan yang khusus untuk jabatan tsb dan lengkapi dengan informasi tanggal jabatan tersebut disusun.

Ada lima langkah, yaitu:
1) Bandingkan setiap informasi tingkat factor jabatan yang kana dinilai dengan tingkat factor jabatan pada jenjang Faktor Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional.
2) Untuk setiap informasi tingkat factor jabatan, pilih tingkat factor yang sesuai unutk mendapatkan nilai setiap tingkat factor.
3) Jumlahkan nilai setiap tingkat factor untuk mendapatkan Total Nilai factor jabatan.
4) Bandingkan Total Nilai factor jabatan dengan Tabel Batasan Nilai dan Kelas Jabatan.
5) Tentukan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional.

Ada enam factor, yaitu:
1) Ruang lingkup dan dampak program
2) Pengaturan organisasi
3) Wewenang penyeliaan dan manajeral
4) Hubungan personal
5) Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan
6) Kondisi lain

Ada sembilan factor, yaitu:
1) Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan
2) Pengawasan penyelia
3) Pedoman
4) Kompleksitas
5) Ruang lingkup dan dampak
6) Hubungan personal
7) Tujuan hubungan
8) Persyaratan fisik
9) Lingkungan pekerjaan