BIMBINGAN TEKNIS PERCEPATAN PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN PNS DI KABUPATEN NABIRE

Nabire, 24 Juni 2021,

Upaya Percepatan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat masih terus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Kompensasi ASN BKN. Kali ini kegiatan percepatan pelaksanaan Evaluasi Jabatan dilaksanakan untuk Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Jayawijaya selama dua hari, Rabu-Kamis (23-24 Juni 2021) Di BKPSDM Kabupaten Nabire dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan. Hadir dalam acara pembukaan Plh. Sekretaris Daerah yakni Asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nabire, Ir. M. Thaib Syafiuddin, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar Parlindungan Sormin, S.Kom., MMSI. beserta Direktur Kompensasi ASN BKN, Dr. Janry H.U.P Simanungkalit, S.Si., M.Si.

Pada kesempatan ini, Asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan bahwa Evaluasi Jabatan merupakan proses pembobotan untuk penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan yang kemudian digunakan untuk pertimbangan pemberian tunjangan kinerja, sehingga sangat penting untuk dapat dicermati pada pelaksanaan Bimbingan Teknis ini. Asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nabire juga berterima kasih atas pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan ini.

Berdasarkan data yang disampaikan masing-masing Kabupaten yang menjadi peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis kali ini, terdapat dua Kabupaten yakni Intan Jaya dan Kabupaten Yalimo yang telah mendapatkan persetujuan evaluasi jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini diharapkan dapat memotivasi dan diikuti oleh Kabupaten yang lain. Pada kesempatan ini pula disampaikan teknis pelaksanaan Evaluasi Jabatan, penilaian jabatan baik struktural maupun fungsional hingga teknis pembuatan peta jabatan. Antusiasme peserta sangat tinggi bahkan peserta dari Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yalimo bersedia berbagi informasi terkait proses yang dilakukan untuk mendapatkan surat penetapan evaluasi jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat dilakukan prosedur ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) sesuai kondisi masing-masing Kabupaten. Dengan semangat peningkatan Papua dan Papua Barat, diharapkan proses percepatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Pada Kesempatan yang sama Direktur Kompensasi ASN BKN menyampaikan kebijakan terkait Evaluasi Jabatan serta Program Prioritas Nasional yang sedang berjalan. Dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini diharapkan pada Oktober 2021 semua instansi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mendapatkan persetujuan hasil Evaluasi Jabatan dan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati terkait Kelas Jabatan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Bimbingan Teknis yang sedang berjalan, beberapa bulan ke depan Direktorat Kompensasi ASN BKN akan melalukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan Evaluasi Jabatan telah dilaksanakan dengan baik oleh Instansi peserta Bimbingan Teknis. Dukungan Pimpinan dan Kepala Daerah dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Jabatan sangat diperlukan agar implementasi dari Evaluasi Jabatan dapat terlaksana dengan baik.Fdf